Lombok Barat, Journalntbnews.com.
Dalam upaya untuk mendorong pemerintahan desa yang lebih transparan dan adil, Persatuan Pemuda Kuripan Selatan akan menggelar aksi demonstrasi di kantor Desa Kuripan Selatan. Aksi ini bertujuan untuk menuntut transparansi dan meritokrasi dalam proses rekrutmen perangkat desa, serta menyoroti sejumlah isu yang telah lama menjadi perhatian masyarakat, khususnya generasi muda.
Aksi yang dipimpin oleh Hanan Wahyuda, atau yang akrab disapa Yuda, sebagai koordinator umum ini, mengangkat berbagai masalah yang dianggap krusial bagi pembangunan desa. Kepada wartawan, Yuda menegaskan bahwa konsolidasi para pemuda di desa telah mencapai kesepahaman atas tuntutan yang akan mereka sampaikan pada aksi tersebut. Senin,10/2/2025
Tuntutan utama yang diusung dalam aksi ini mencakup beberapa poin penting, di antaranya:
Keselarasan dengan Visi-Misi Kepala Desa
Para pemuda mendesak agar kebijakan desa sesuai dengan visi dan misi yang telah dijanjikan oleh Kepala Desa. Mereka menekankan perlunya tindakan nyata dan konsistensi kebijakan yang mendukung kepentingan masyarakat.
Janji Politik yang Belum Terpenuhi
Salah satu fokus utama adalah janji politik mengenai pembangunan lapangan sepak bola bagi generasi muda. "Sampai hari ini, janji tersebut belum juga diwujudkan," ujar Yuda. Ia menyebut lapangan itu seharusnya menjadi wadah untuk menampung minat dan bakat pemuda desa yang selama ini merasa terabaikan.
Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa
Para pemuda menyoroti kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana desa. Mereka mengkritik pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dinilai tidak optimal dan adanya indikasi pembiaran terhadap fasilitas olahraga yang tak berfungsi.
Keterbukaan Informasi Publik
Yuda, yang juga merupakan mahasiswa Universitas Mataram (UNRAM), menegaskan bahwa informasi terkait pendapatan dan pengeluaran desa hanya disampaikan melalui baliho tanpa adanya sosialisasi secara transparan dan mendalam. Hal ini membuat masyarakat kesulitan untuk memahami penggunaan anggaran desa.
Sistem Meritokrasi dalam Rekrutmen Aparatur Desa
Pemuda Kuripan Selatan menyerukan pemberlakuan meritokrasi yang adil dalam proses rekrutmen perangkat desa. Mereka ingin memastikan bahwa semua posisi yang ada di dalam pemerintahan desa diisi oleh individu yang kompeten, bukan berdasarkan hubungan kekeluargaan atau kedekatan pribadi.
Yuda menuturkan Sebelumnya, pemuda desa telah mencoba mengundang Kepala Desa untuk berdialog guna mendiskusikan permasalahan yang ada. Namun, undangan tersebut tidak mendapatkan respons yang memadai. Kepala Desa kerap beralasan sakit, sehingga pertemuan gagal terealisasi. "Kami merasa kecewa karena undangan kami sering tidak dihiraukan. Ini bukan hanya sekali, tapi sudah sering," ungkap Yuda dengan nada kesal.
Ketidakpedulian pihak pemerintah desa ini menjadi pemantik utama aksi yang akan mereka gelar. Dalam aksinya nanti, mereka berencana mengepung kantor desa dengan keterwakilan pemuda dari masing-masing dusun. Namun, Yuda menegaskan bahwa aksi ini bukanlah acara seremonial belaka. Jika tak ada respons positif dari pihak desa, Yuda dan kelompoknya siap membawa permasalahan ini ke instansi terkait dan bahkan Aparat Penegak Hukum (APH).
Persatuan Pemuda Kuripan Selatan berharap aksi ini menjadi titik balik bagi desa mereka. Mereka menginginkan desa yang dikelola secara transparan, adil, dan berpihak pada seluruh masyarakat.
"Kami ingin desa ini menjadi milik bersama, bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang atau kelompok tertentu," ujar Yuda.
Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya kehadiran generasi muda dalam proses pengambilan keputusan desa. Pemberdayaan pemuda menjadi salah satu poin penting bagi mereka, termasuk pengelolaan fasilitas olahraga yang layak, sebagai bentuk dukungan terhadap aktivitas dan prestasi generasi muda.
Di tempat terpisah, Yakub, Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD), menyatakan dukungannya terhadap semangat dan niat baik pemuda Kuripan Selatan. Dalam wawancara melalui WhatsApp,
"Kami mengapresiasi partisipasi dan kritik dari pemuda untuk desa. Silakan keluarkan unek-unek kalian, bahkan kritik sekalipun, selama tujuannya untuk kemajuan desa." Namun, Yakub juga mengingatkan agar aksi yang dilakukan tetap menjaga keamanan dan ketertiban.
Aksi yang digelar Persatuan Pemuda Kuripan Selatan pada hari rabu tanggal 12 Februari 2025 nantinya akan menyoroti pentingnya transparansi, keterbukaan, dan meritokrasi dalam pengelolaan pemerintahan desa. Dengan aspirasi yang dipenuhi semangat perubahan, para pemuda ini bertekad untuk memastikan bahwa desanya dapat menjadi contoh pemerintahan yang lebih baik, bukan hanya di Lombok Barat, tetapi juga di wilayah lainnya.
"Harapan kami adalah melihat Kuripan Selatan menjadi desa yang lebih baik ke depannya," tutup Yuda, mewakili impian besar seluruh pemuda yang terlibat.
Semoga aksi ini mampu membawa dampak positif dan menjadi katalisator bagi perubahan yang diharapkan. Dengan kolaborasi dari semua pihak, harapan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, berkeadilan, dan berpihak pada rakyat dapat terwujud. (L3i83)
