Lombok Utara.JournalNTBnews.com- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memainkan peran krusial dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pada Pilkada Serentak 2024. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemilu adalah pengelolaan informasi dan komunikasi yang efektif guna mencegah hoaks serta meningkatkan partisipasi publik.
Strategi Bawaslu Lombok Utara dalam Pengelolaan Informasi
Dalam upaya menjaga kredibilitas pemilu, Bawaslu telah mengimplementasikan berbagai strategi pengelolaan informasi. Salah satunya adalah penguatan sistem pelaporan digital yang memungkinkan masyarakat dan pemantau pemilu melaporkan dugaan pelanggaran secara cepat dan akurat. Selain itu, Bawaslu juga meningkatkan pemanfaatan media sosial serta situs web resminya untuk menyebarkan informasi terkini mengenai tahapan Pilkada 2024.
Ketua Bawaslu Lombok Utara, Deni Hartawan, menegaskan bahwa transparansi dalam penyampaian informasi merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan publik.
"Kami terus berupaya menyajikan informasi yang akurat dan terpercaya guna mencegah disinformasi yang dapat merugikan proses demokrasi," ujarnya dalam acara Rapat Evaluasi Kinerja Bawaslu Dalam Pengelolaan Informasi dan Komunikasi pada Pilkada Serentak 2024 di Hotel Montana, Kamis (06/02/2025).
Peran Komunikasi dalam Pencegahan Pelanggaran
Bawaslu Lombok Utara juga aktif dalam membangun komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), media massa, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan pendekatan ini, diharapkan koordinasi dalam menangani isu-isu krusial dapat berjalan lebih efektif.
Selain itu, Bawaslu Lombok Utara masif mengadakan berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang aturan pemilu serta mendorong keterlibatan aktif dalam pengawasan. Kampanye "Pemilu Jujur dan Adil" yang digalakkan di berbagai daerah menjadi salah satu contoh nyata komitmen Bawaslu dalam menjaga integritas pemilu.
Meski telah melakukan berbagai upaya, Bawaslu tetap menghadapi tantangan besar, terutama dalam menangkal hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Untuk mengatasi hal ini, Bawaslu Lombok Utara bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta platform media sosial guna mendeteksi dan menangani penyebaran informasi palsu yang dapat memengaruhi opini publik.
Di samping itu, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur di beberapa daerah juga menjadi kendala. Oleh karena itu, Bawaslu terus berupaya meningkatkan kapasitas pengawas pemilu di tingkat daerah melalui pelatihan intensif serta pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan buatan untuk memantau pelanggaran secara real-time.
Komisioner Bawaslu Provinsi NTB, Hasan Basri, yang turut hadir dalam acara ini, berharap kinerja Bawaslu Lombok Utara dapat menjadi referensi untuk Pemilu 2029 mendatang.
"Penguatan demokrasi harus terus ditingkatkan. Jika ada praktik yang merusak atau tidak baik dalam proses pilkada, harus kita tinggalkan," tegasnya.
Menurut Hasan Basri, kinerja Bawaslu Lombok Utara sangat luar biasa. Namun ada beberapa catatan agar kinerja Bawaslu semakin baik di masa yang akan datang.
"Saya harap dugaan pelanggaran itu nanti berdasarkan temuan, bukan hanya dari laporan melalui Call Center Bawaslu. Bagusnya, Bawaslu KLU sangat aktif melibatkan media dengan 250 publikasi selama tahapan pemilu di Lombok Utara," pesan Hasan Basri.
"Catatan saya, rata-rata ada tiga berita setiap hari yang menyiarkan berita Bawaslu Lombok Utara. Pertanyaannya, apakah berita itu sudah ditangkap oleh masyarakat? Makanya ke depan, harus ada alat ukur. Misalnya dengan melihat interaksi seperti jumlah like atau komentar terhadap pemberitaan itu," imbuhnya.
Hasan juga menyoroti respons publik terhadap Bawaslu. Sebab hingga kini, belum ada catatan yang menunjukkan adanya sengketa antara publik dan Komisi Informasi Publik.
"Sudah cukup bagus. Tapu pasca pemilu, harus dirancang kegiatan yang melibatkan semua pihak, seperti podcast bertajuk 'Uang dan Politik Sara'. Harus ada kegiatan berkelanjutan setelah pemilu," pintanya.
Profesionalisme Jurnalistik dalam Pemilu
Rapat Evaluasi Kinerja Bawaslu Dalam Pengelolaan Informasi dan Komunikasi pada Pilkada Serentak 2024 juga menghadirkan dua narasumber dari tokoh pers NTB, yakni Haris Mahtul, Pemimpin Redaksi ntbsatu.com, dan Fahrul Mustofa, Kepala Biro Harian Pos Bali. Dalam pemaparannya, mereka menyoroti sejumlah tantangan, persoalan, dan penanganan pelanggaran pemilu, terutama yang berkaitan dengan media massa dan media sosial.
"Profesionalisme jurnalistik menjadi aspek penting dalam tahapan pemilu. Jurnalis harus mampu membedakan perannya, apakah saat itu sebagai jurnalis atau sebagai bagian dari tim sukses (timses) untuk menghindari konflik kepentingan. Sikap independen dan objektif dalam pemberitaan menjadi kunci untuk menjaga kredibilitas media dalam proses demokrasi," ujar Haris.
Namun, dalam tahapan Pemilu 2024 lalu, kata Haris, terdapat lima kasus pemanggilan jurnalis oleh Bawaslu Kabupaten/Kota di NTB yang menjadi sorotan. Pemanggilan ini dapat menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers dalam tahapan pemilu. Oleh karena itu, perlu adanya kesepakatan bersama antara Bawaslu RI dan Dewan Pers terkait pedoman pemeriksaan yang berkaitan dengan pemberitaan media. Kesepakatan ini dapat diwujudkan melalui Memorandum of Understanding (MoU), seperti yang telah dilakukan antara Kapolri dan Dewan Pers sebelumnya.
Begitu halnya diungkapkan pemateri lainnya, Fahrul Mustofa. Kata dia, secara umum pelaksanaan Pilkada di NTB berjalan kondusif dan tidak ada sengketa Pemilu yang mencuat. Kecuali ada satu wilayah dari 10 kabupaten/kota di NTB yang kini masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) yakni Pilkada Kata Bima.
"Hal yang menarik, bahwa secara umum pelaksanaan tahapan Pilkada NTB 2024, berjalan sangat baik. Utamanya, dari sisi tingkat partisipasi pemilih yang mampu mencapai 73,96 persen. Angka tersebut meningkat sedikit dibandingkan Pilkada NTB 2018 sebanyak 0,06 persen atau 73,90 persen," paparnya.
Sementara, khusus angka partisipasi pemilih KLU di Pilkada KLU 2024 angkanya mencapai 82 persen. Sementara, total jumlah pemilih berjumlah 185.460 orang yang masuk sebagai daftar pemilih tetap (DPT).
Para pemilih Pilkada menggunakan hak pilihnya yang tersebar di 510 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 5 Kecamatan di Kabupaten Lombok Utara. Sedangkan, untuk partisipasi pemilih Pemilu 2024, untuk warga KLU yang menggunakan hak pilihnya mencapai 87,54 persen.
"Dengan data ini menjadikan kinerja KPU maupun Bawaslu di Lombok Utara sangat baik. Hal ini menjadi tolak ukur kita untuk lebih baik lagi," pungkasnya.(Doel)
