Penyampaian Gabungan Komisi Oleh Ahmad Rifa'i S, pdi Anggota Dewan PKS
photo Ekslusif JournalntbNews.//// Penyerahan Laporan Gabungan Komisi oleh Ketua DPRD M Tauhid. SIP ke Wakil Bupati dr HM Nurisah, S,,sos.M Si didampingi Sekda, Sekwan.
Lombok Tengah. (NTB). Ketua DPRD Loteng M Tauhid SIP Langsung memimpin
Acara Sidang Paripurna tentang perubahan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Lombok Tengah masa sidang kedua tahun 2023 - 2024 Berlangsung di Sekertariat Gedung DPRD di jalan jontlak Praya Kopang Selasa (29/4/2024).
Sidang Paripurna ini berlangsung dengan agenda masa pertama penutupan sidang kedua dan pembukaan masa sidang ketiga. dilanjutkan dengan pembukaan penyampaian gabungan komisi Terhadap hasil pembahasan LKPJ tahun 2023.
Selanjutnya, Ketiga permintaan persetujuan DPRD terhadap rekomendasi dewan atas lkpj Tahun Anggaran 2023 kemudian
Penyerahan rekomendasi DPRD terhadap lkpj anggaran 2023 kepada kepala daerah Kabupaten Lombok Tengah, Acara terakhir yakni acara halal bihalal antara segenap pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Tengah dan lima puluh Anggota DPRD Lombok Tengah serta Bupati-Wabup, sejumlah OPD, Camat, Tokoh masyarakat Kabupaten Lombok Tengah.
Juru Bicara Gabungan Komisi Ahmad Rifa'i Dalam Laporannya di hadapan Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah mengatakan, kedepan agar Masjid Agung pada akhirnya dapat menghidupi dirinya sendiri melalui hasil yang didapatkan dari pemanfaatan lahan masjid di Kabupaten Lombok Tengah,"pemerintah daerah diminta untuk proaktif memfasilitasi pembuatan badan hukum rumah ibadah masjid serta ikut mengawasi pembangunan masjid baru di Kabupaten Lombok Tengah guna meminimalisir terjadinya konflik sengketa lahan di kalangan Masyarakat kemudian terhadap masih adanya 30 sampai 40% DPRD meminta pemerintah daerah memberikan dukungan anggaran agar proses pembuatan badan hukum masjid aga dapat segera dituntaskan," katanya menekankan.
Komisi I Mendukung Sekertariat DPRD Dalam Upaya Digitalisasi Akses Informasi
Data kependudukan di Kabupaten Lombok Tengah yang diharapkan agar dapat tertata dengan teratur dan lebih baik DPRD komisi I mendukung Sekretariat DPRD dalam upaya digitalisasi akses informasi agar masyarakat menjadi lebih mudah dalam mengakses informasi yang dibutuhkan," komisi satu mendorong atas Sekretariat DPRD berinovasi dengan membuat sistem informasi elektronik berupa website maupun aplikasi yang dapat menghimpun semua dokumen elektronik termasuk produk-produk hukum guna memudahkan untuk mengakses data apabila dibutuhkan." jelas Rifa'i Politisi PKS itu.
Sementara untuk urusan bidang kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan pengembangan SDM dalam penyusunan kebutuhan ASN beban kerja dan analisa jabatan proses verifikasi," komisi satu juga sangat mendukung juga upaya untuk terus melakukan koordinasi terutama bagian organisasi dan perangkat daerah lainnya, terutama badan keuangan dan Aset daerah untuk mendapatkan pertimbangan terkait kondisi keuangan daerah,"katanya.
Untuk urusan pemerintahan Umum dilakukan oleh para Kesatuan Bangsa dan Politik DPRD mendorong pemerintah daerah dengan melakukan pembinaan dan penertiban kepala ASN atau format yang tidak terintegrasi terkait maraknya keberadaannya di Kabupaten Lombok Tengah saat ini cukup menimbulkan keresahan berbagai pihak kemudian fakta yang terjadi pada setiap eksekusi hibah parpol pada setiap bulan atau setiap tahunnya pertahunnya Rp 1.59 ribu atau perbulannya menjadi Rp 1.34 ribu untuk mendapatkan nilai rupiah dengan angka meksimal. Sementara dari sisi pertanggungjawaban keuangan apalagi pembayarannya tidak dilakukan sekaligus pertahunnya maka komisi satu mengusulkan agar harga suatu suara dibulatkan menjadi Rp 135 per suara." Katanya.
Urusan bidang perencanaan penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh badan perencanaan pembangunan riset dan inovasi daerah pemerintah daerah harus lebih mengupayakan inovasi terkait penataan kawasan wisata di Kabupaten Lombok Tengah Hal ini didasari dengan kajian dan penelitian yang mendalam sehingga diharapkan dapat mengintervensi dan maksimalkan untuk Kabupaten Lombok Tengah," DPRD mendorong pemerintah daerah akan melakukan inovasi terkait pengembangan lahan struktural di wilayah utara Lombok Tengah demi mendukung di Kabupaten Lombok Tengah urusan keuangan dilaksanakan oleh badan keuangan dan Aset, banyak Aset yang terbengkalai yang dimiliki Kabupaten Lombok Tengah i komisi Slsatu menilai bahwa pemanfaatan aset daerah harus dilaksanakan secara optimal yang dapat berdampak secara langsung dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah, pemerintahan daerah harus lebih memperhatikan aset daerah yang terbengkalai agar dapat dimanfaatkan secara optimal. DPRD menyampaikan keprihatinan atas kondisi bangunan atau gedung baik dan dibangun dengan APBN maupun APBD yang terbengkalai seperti sentra ikm di wilayah timur pabrik tapioka dikecamatan Batukliang. DPRD mendorong pemerintah daerah untuk lebih maksimalkan penggunaan guna mendukung peningkatan PAD." jelasnya.
Editor. Rossi
