ILustrasi
SANANA,Journalntbnews.com || Aktivis Masyarakat Kepulauan Sula mengungkapkan, bahwasannya proyek pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Maluku Utara TA 2022, diduga berindikasi korupsi.
Pasalnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun anggaran (TA) 2021 mengalokasikan anggaran senilai Rp 9.889.000. 000 untuk pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT. Panaindo Alkestama dengan Surat Pesanan (SP) Nomor :01.E-Proch/PPK/DINKES-KS/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Balanja modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan nilai Rp 9. 889.000.000
Namun pihak PT. Panaindo Alkestama melakukan belanja modal pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) itu di Manado, Provinsi Sulawasi Utara itu diduga tidak sesuai dengan realisasinya.
"Seharusnya belanja modal pengadaan itu di Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan, "ungkapnya Aktivis Masyarakat Kepulauan Sula, Ridwan kepada media ini, Senin (25/9/23)
Ia juga mengatakan, bahwa dugaan indikasi korupsi tersebut dengan adanya dugaan mark up (pemahalan harga) pada unit barang dan jasa.
"Anggaran Rp 9,8 miliar untuk pengadaan
Pembangkit Listrik Tenaga Surya, ini luar biasa, mark'upnya yang luar biasa. Sebab, untuk pengadaan lampu tenaga surya itu, seharusnya belanja di Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan, bukan di Manado, secara kasat mata tidak mencerminkan dengan besarnya nilai anggaran.
"Biarkan publik yang menilai, sebab ada pembandingnya untuk pengadaan lampu seperti itu. Jadi, alibi atau alasan apapun akan terbantahkan jika mengacu pada harga satuan pada umumnya," jelas Ridwan.
Oleh karena itu, kata Ridwan, dengan adanya dugaan mark up tersebut, maka pihaknya mendesak Aprat Penegak Hukum Polda Maluku Utara segera menindaklanjuti progres penanganaannya dugaan korupsi pada proyek pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula, "tindasnya.(Ks)
